Cari Blog Ini

Memuat...

Rabu, 24 April 2013

RANGKUMAN HUKUM ACARA PIDANA DALAM PRAKTIK


RANGKUMAN
HUKUM ACARA PIDANA DALAM PRAKTIK
( DARWAN PRINST, S.H. )


Identitas Buku.
Judul                           : Hukum Acara Pidana Dalam Praktik
Pengarang                   : Darwan Prinst, S.H
Penerbit                       : Djambatan
Tahun Terbitan            : 1998
Tebal Buku                  : 226 hlm.


 BAB IV
ACARA PEMERIKSAAN DALAM SIDANG PENGADILAN

A. SISTEM PEMERIKSAAN

1. Sistem Accusatoir
Dalam sistem pemeriksaan Accusatoir, tersangka atau terdakwa diakui subjek pemeriksaan dan diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk melakukan pembelaan diri atas tuduhan atau dakwaan yang ditujukan atas dirinya.
2. Sistem Inquisitoir
Sistem pemeriksaan Inquisitoir, adalah suatu sistem pemeriksaan, dimana tersangka atau terdakwa dianggap sebagai objek pemeriksaan.

B. Pelimpahan Perkara ke Pengadilan

1.    Acara pemeriksaan biasa
Acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. (2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),  penuntut umum menghadapkan terdakwa beserta saksi, ahli, juru bahasa dan barang bukti yang diperlukan. 
Ada beberapa tahap dalam acara pemeriksaan biasa, yaitu :
1.      Tata cara pemeriksaan terdakwa/permulaan sidang
2.      Keberatan/eksepsi
3.      Pembuktian/pemeriksaan alat bukti
4.      Penuntutan oleh penuntut umum
5.      Pembelaan/pledoi terdakwa atau penasihat hukum
6.      Replik dan duplik
7.      Musyawarah hakim
8.      putusan
2.    Acara pemeriksaan singkat
Acara singkat adalah perkara pidana yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.
3.    Acara pemeriksaan cepat
Tindak Pidana Ringan  :
1.    Pengadilan menentukan hari tertentu dalam 7 (tujuh) hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.
2.    Hari tersebut diberitahukan Pengadilan kepada Penyidik supaya dapat mengetahui dan  mempersiapkan pelimpahan berkas perkara tindak pidana ringan.
3.    Pelimpahan perkara tindak pidana ringan, dilakukan Penyidik tanpa melalui aparat Penuntut Umum.
4.    Penyidik mengambil alih wewenang aparat Penuntut Umum.
5.    Dalam tempo 3 (tiga) hari Penyidik menghadapkan segala sesuatu yang diperlukan ke sidang, terhitung sejak Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat Penyidik.
6.    Jika terdakwa tidak hadir, Hakim dapat menyerahkan putusan tanpa hadirnya terdakwa;
7.    Setelah Pengadilan menerima perkara dengan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, Hakim yang bertugas memerintahkan Panitera untuk mencatat dalam buku register.
8.    Pemeriksaan perkara dengan Hakim tunggal.
9.    Pemeriksaan perkara tidak dibuat BAP, karena Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sekaligus dianggap dan dijadikan BAP Pengadilan.
10. BAP Pengadilan dibuat, jika ternyata hasil pemeriksaan sidang Pengadilan terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat Penyidik.
11.  Putusan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana ringan tidak dibuat secara khusus dan tidak dicatat/ disatukan dalam BAP. Putusannya cutup berupa bentuk catatan yang berisi amar-putusan yang disiapkan/dikirim oleh Penyidik.
12.  Catatan tersebut ditanda tangani oleh Hakim.
13.   Catatan tersebut juga dicatat dalam buku register.
14.    Pencatatan dalam buku register ditandatangani oleh Hakim dan Panitera sidang.

Perkara Rol Polisi

1.    Catatan pemeriksaan yang dibuat Penyidik, memuat dakwaan dan pemberitahuan diserahkan kepada Pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama.
2.    Panitera dalam pemeriksaan sidang tidak perlu membuat berita acara. Putusan adalah berupa catatan Hakim dalam formulir tilang dan Panitera Pengganti melapor pada  petugas register untuk mencatat dalam buku register.
3.    Pada hari dan tanggal yang ditentukan dalam pembe¬ritahuan pemeriksaan terdakwa atau wakilnya tidak datang di sidang Pengadilan pemeriksaan perkara tidak ditunda tetapi dilanjutkan.
4.    Dalam hal putusan diucapkan diluar hadirnya terdakwa, Panitera segera menyampaikan surat amar putusan kepada terdakwa melalui Penyidik.
5.    Penyidik mengembalikan surat amar putusan yang telah diberitahukan itu kepada Panitera.
6.    Panitera meneliti apakah dalam surat amar putusan terdapat tanggal serta tanda tangan terpidana.
7.    Tenggang waktu mengajukan perlawanan 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan putusan kepada terpidana.
8.    Panitera memberitahukan kepada Penyidik tentang adanya pengajuan perlawanan dari terpidana.
9.    Pemberitahuan disusul dengan Penetapan Hakim tentang hari sidang untuk memeriksa kembali perkara yang bersangkutan.
10.                        Pengembalian barang sitaan/ bukti segera setelah putusan dijatuhkan dan setelah yang bersangkutan memenuhi amar putusan.




C. Surat Dakwaan Penuntut Umum

1. Pengertian   
            Surat dakwaan adalah suatu akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar bagi hakim dalam pemeriksaan di persidangan (M.Yahya Harahap; 1993:414 - 415).
            Sedangkan menurut H.M.A Kuffal dalam bukunya “penerapan KUHAP dalam praktek hukum” (penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2003, halaman 221) menyatakan surat dakwaan adalah sebuah akte yang dibuat oleh penuntut umum berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan. Oleh karena itu, surat dakwaan yang disusun berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan, maka dengan sendirinya apabila hasil penyidikan itu mengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara (error in procedure), maka surat dakwaan itu pun menjadi cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara (error in procedure).
           
2.Fungsi Surat Dakwaan
            Surat Dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, karena itu Surat Dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan.
            Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi Surat Dakwaan dapat dikategorikan :
a.Bagi Pengadilan/Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan;
b.Bagi Penutut Umum, Surat Dakwaan merupakan dasar pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;
c.Bagi terdakwa/Penasehat Hukum, Surat Dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.
Mr.B.M Teverne mengemukakan, bahwa “kekuasaan lalim” dari surat dakwaan itu, adalah sebagai berikut :
1.    Dimensi Positif, bahwa keseluruhan isi surat dakwaan yang terbukti pada persidangan harus dijadikan dasar oleh hakim pada putusannya.
2.    Dimensi Negatif, bahwa apa yang dapat dibuktikan dalam persidangan harus dapat tercantum pada surat dakwaan.
            Surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum harus lah memenuhi ketentuan/syarat-syarat baik syarat formil maupun syarat materiil, dimana surat dakwaan itu harus berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan karena berdasarkan surat dakwaan itulah yang akan menjadi pedoman proses pemeriksaan yang dilakukan di persidangan untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil (de matriele waarheid) dan pada akhirnya menjadi dasar hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut (Litis Contestatio). Oleh karena itu, arti pentingnya surat dakwaan adalah :

1.    sebagai dasar bagi pemeriksaan di persidangan
2.    sebagai dasar bagi Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan
3.    sebagai dasar bagi terdakwa untuk membela dirinya
4.    sebagai dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusannya
            Surat dakwaan memiliki fungsi sentral dalam pemeriksaan persidangan , karena surat dakwaan merupakan suatu rumusan – dari proses penyidikan – yang dibuat dalam bentuk suatu akta – guna membawa hasil penyidikan tersebut ke dalam pemeriksaan pengadilan – untuk memperoleh putusan hakim – tentang perbuatan terdakwa yang didakwakan.
            Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili keluar dari lingkup yang didakwakan artinya hakim harus memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan.
Syarat-syarat surat dakwaan   
            Mengenai surat dakwaan telah diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, dimana surat dakwaan haruslah diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi :
a.    Syarat formil :
-       Nama lengkap,
-       tempat lahir,
-       umur atau tanggal lahir,
-       jenis kelamin,
-       kebangsaan,
-       tempat tinggal,
-       agama, dan
-       pekerjaan tersangka.

b.    Syarat materiil ;
-       Uraian secara cermat
Artinya surat dakwaan harus didasarkan kepada Undang-Undang yang berlaku bagi terdakwa, dan harus memperhatikan :
1.    Apakah ada pengaduan dalam hal delik khusus
2.    Apakah penerapan hukumnya sudah tepat
3.    Apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan
4.    Apakah tindak pidana itu belum atau sudah daluarsa
5.    Apakah nebis in idem atau tidak

-       Jelas
            Artinya surat dakwaan harus merumuskan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiil/fakta yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Sehingga uraian unsur delik tersebut harus dirumuskan dalam pasal yang didakwakan dan dapat dijelaskan dalam bentuk fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa guna dapat diketahui secara jelas apakah terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut sebagai Pelaku (dader/pleger), pelaku peserta (mededader/pleger), penggerak (uitlokker), penyuruh (doen pleger), pembantu (medeplichting).
            Apabila di dalam surat dakwaan terdapat adanya pencampuran adukan unsur suatu pasal tertentu dengan pasal yang lain dalam suatu surat dakwaan maka dakwaan tersebut dinyatakan kabur atau tidak jelas (obscuur libel), contoh : penggabungan unsur Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP, Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP, Pasal 362 KUHP dan Pasal 480 KUHP.

-       lengkap mengenai rumusan unsur-unsur  tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan
            Artinya uraian surat dakwaan harus mencukupi semua unsur-unsur yang ditentukan secara lengkap yaitu apabila perbuatan materiilnya tidak diuraikan secara tegas dalam surat dakwaan, maka perbuatan tersebut akan berakibat bukan merupakan tindak pidana sebagaimana yang ditentukan di dalam Undang-Undang. 
            Apabila syarat formilnya tidak terpenuhi maka surat dakwaan DAPAT DIBATALKAN(vernietigbaar). apabila syarat materiilnya tidak terpenuhi maka dakwaan tersebut adalah BATAL DEMI HUKUM (rechtswege nietig) (Pasal 143 ayat (3) KUHAP), dimana dianggap tidak terpenuhinya syarat materiil apabila :

1.    Dakwaan kabur (obscuur libelen) yaitu karena susunannya tidak jelas atau unsur-unsur tindak pidana yag didakwakan tidak diuraikan secara jelas atau terjadinya pencampuran unsur-unsur tindak pidana atau tidak memuat fakta dan keadaan secara lengkap
2.    Dalam dakwaan berisi pertentangan antara satu dengan yang lainnya
3.    Tidak berdasarkan rumusan atau kesimpulan dari hasil penyidikan
            Sehingga materi yang ada di dalam surat dakwaan harus memuat atau dapat diketahuinya siapa yang melakukan tindak pidana (orang), kapan perbuatan tersebut dilakukan (waktu), dimana terjadinya perbuatan tersebut (tempat), cara bagaimana perbuatan itu dilakukan dan dengan alat apa perbuatan itu dilakukan, apa akibat dari perbuatan tersebut dalam artian siapa yang menjadi korban atau siapa yang dirugikan. Kesemuanya itu harus di dukung oleh bukti-bukti yang cukup seseuai dengan ketentuang Undang-Undang.
Ada beberapa bentuk dari Surat Dakwaan, yaitu :
1.    Tunggal (satu perbuatan saja
2.    Alternatif
-       Bukan perbarengan
-       Saling mengecualikan satu dengan lainnya
-       Ditandai dengan kata ATAU
3.    Subsidair (diurutkan mulai dari yang paling berat sampai yang paling ringan)
4.    Kumulatif (Pasal 141 KUHAP)
      Beberapa tindak pidana dilakukan oleh satu orang
      Beberapa tindak pidana yang bersangkut paut
      Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan tapi berhubungan satu sama lainnya.

Proses penyusunan surat dakwaan :
1.    Voeging (Pasal 141 KUHAP)
Adalah penggabungan berkas perkara dalam melakukan penuntutan, dan dapat dilakukan jika :
1.    Beberapa tindak pidana dilakukan oleh seorang yang sama
2.    Beberapa tindak pidana yang bersangkut paut satu dengan yang lainnya
3.    Ada hubungannya satu dengan yang lain

2.    Splitsing (Pasal 142 KUHAP)
            Adalah pemisahan perkara, dengan membuat berkas perkara baru dimana para tersangka saling menjadi saksi, dalam hal untuk menguatkan dakwaan JPU. Namun dalam perkembangannya, penuntutan dapat dihentikan oleh JPU dengan beberapa pertimbangan sesuai dengan Pasal 140 ayat (2) KUHAP, yaitu :
1.             Karena tidak cukup bukti
2.             Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana
3.             Perkara ditutup demi hukum



D. Exceptie
           Eksepsi adalah keberatan terdakwa atau penasihat hukumnya atas dakwaan Penuntut Umum. Dimana dasar/alasan diajukannya eksepsi adalah :
1.    Eksepsi kewenangan mengadili
            Mengenai tidak berwenang secara absolut dan tidak berwenang secara relatif (atas permintaan terdakwa atau ex officio)
      Dituangkan dalam putusan sela :
a.    Eksepsi dikabulkan : amar bersifat deklaratif, menyatakan tidak berwenang mengadili, akibatnya pemeriksaan pokok perkara dihentikan.
b.    Eksepsi ditolak : amar bersifat deklaratif, menyatakan berwenang mengadili, akibatnya pemeriksaan dilanjutkan harus diperiksa dan diputus sebelum pemeriksaan pokok perkara
2.    Eksepsi hak untuk menuntut hapus atau gugur
Nebis in idem (exceptio judikate) Pasal 76 KUHP
a.    Tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah diperiksa dan diputus
b.    Putusan bersifat positif, berupa dipidana, dibebaskan dilepaskan dari segala tuntutan hukum
c.    Putusan telah berkekuatan hukum tetap Daluarsa (exceptio in tempores) Pasal 78 KUHP
3.    Eksepsi tuntutan JPU tidak dapat diterima
            Apabila tata cara pemeriksaan yang dilakukan (penyidikan) tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, yaitu :
a.    Pemeriksaan penyidikan tidak memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP,
b.    Pemeriksaan tidak memenuhisyarat Klacht-Delict (delik aduan)

4.    Eksepsi dakwaan JPU tidak dapat diterima (Pasal 156 ayat (1) KUHAP)
            Apabila surat dakwaan mengandung cacat formail atau mengandung kekeliruan beracara(error in procedure) yaitu keliru mengenai orang yang didakwa atau keliru susunan atau bentuk surat dakwaan.

    




Pembuktian
            Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.
            Dalam hukum acara pidana, pembuktian memiliki peran penting, karena disinilah proses yang akan membuat terang suatu perbuatan pidana sebagaimana dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan apakah benar perbuatan pidana yang didakwaan itu dilakukan oleh terdakwa yang didakwakan tersebut. Pembuktian dalam hukum acara pidana ditujukan untuk mencapai atau mewujudkan dari tujuan hukum acara pidana itu sendiri, yaitu untuk mencari dan memperoleh kebenaran materil dan pada akhirnya tercapailah suatu ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.
           
Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah adalah :
1.    Keterangan saksi (verklaringen van een getuige)
2.    Keterangan ahli (verklaringen van een deskundige)
3.    Surat (schriftelijke bescheiden)
4.    Petunjuk (eigen waarneming van de rechter)
5.    Keterangan terdakwa (verklaringen van de verdachte)

Penuntut Umum
            Surat tuntutan merupakan sebuah nota atau surat yang disusun berdasarkan fakta yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan, sehingga dasar tuntutan pidana sesungguhnya merupakan kesimpulan yang diambil oleh penuntut umum terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
            Penuntutan atau dikenal denga istilah requisitoir adalah langkah selanjutnya yang diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum dalam lanjutan sidang pengadilan suatu perkara pidana setelah pemeriksaan alat-alat bukti atau pembuktian.
Secara sederhana isi tuntutan itu berupa :
1.    Identitas terdakwa
2.    Dakwaan : primer, subsidair, lebih subsidair, lebih subsidair lagi
3.    Pemeriksaan pengadilan
4.    Fakta-fakta hukum
5.    Hal-hal yang memberatkan dan meringankan
6.    Tuntutan hukuman
Pledoi
            Pembelaan atau pledoi adalah pembelaan yang bersifat lisan atau tertulis baik dari terdakwa maupun dari penasihat hukumnya berkenaan dengan tuntutan Penuntut Umum, dalam pledoi ini dapat dijawab oleh Penuntut Umum yang disebut Replik dan bisa dijawab satu kali lagi oleh terdakwa atau penasihat hukumnya yang disebut Duplik
            Berdasarkan Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP, setelah penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum, maka kemudian terdakwa atau penasihat hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan atau pledoi.

Vonis
Vonis adalah putusan pengadilan sebagai akhir dari suatu pemeriksaan ( J.C.T Simorangkir Cs 1980 : 182 )
1. Bebas Murni
Putusan bebas murni dijatuhkan , apbila dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti sama sekali, karena tidak ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, ataupun perbuatan ada tetapi bukan merupakan tindak pidana.
2. Lepas Dri Dakwaan
Putusan lepas dari dakwaan diambil apabila dakwaan Jaksa Penutut Umum tidak terbukti, walaupun perbuatan Terdakwa ada akan tetapi perbuatan itu mungkin saja bukan merupakan tindak pidana ataupun perbuatan itu merupakan tindak pidana , tetapi pasal yang didakwakan tidak mencakup perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut .
3. Pemidanaan
Apabila Dakwaan dapat dibuktikan maka Putusan Hakim dapat berupa pemidanaan.

Remisi
Remisi adalah pengurangan masa hukuman yang didasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Menurut Pasal 1 Ayat 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana.




BAB V
UPAYA HUKUM
A. Tentang Upaya Hukum
Atas pengadilan, terpidana atau penuntut umum dapat melakukan upaya hukum berupa menerima atau menolak putusan tersebut. Menurut pasal 1 butir 12 KUHAP, upaya hukum adalah hak dari terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau bidang atau kasasi , atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembalu dalam hal serta menurut cara yg diatur dalam undang-undang ini.
Upaya hukum menurut KUHAP terdiri atas dua, yaitu :
1. Upaya hukum biasa;
a)      Banding
b)      Kasasi
2. Upaya Hukum Luar Biasa;
a)      Kasasi demi kepentingan huku,
b)      Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

B. Upaya Hukum Biasa

1. Banding
            Banding, adalah suatu alat hukum yang merupakan hak terdakwa dan jaksa penuntut umum untuk memohon supaya putusan pengadilan negeri diperiksa kembalu oleh pengadilan tinggi.
2. Kasasi
Bekas ketua mahkamah agung RI , Mujono, S.H mengemukakan , bahwa landasan yang menjadi tempat kasasi berpijak adalah :
1)      Untuk menjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum untuk kepentingan masayarakat,
2)      Untuk memberikan jaminan agar hukum itu sesuai dengan pandangan dan perkembangan masyarakat .
C. Upaya Hukum Luar Biasa
1. Kasasi demi kepentingan umum
Upaya hukum luar biasa, adalah merupakan kekecualian dari upaya hukum biasa. Oleh karena itu upaya hukum ini diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana upaya hukum biasa tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan .
2. Herziening
Herziening adalah peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap .
D. Upaya Hukum Grasi
Grasi merupakan upaya hukum istimewa, yang dapat dilakukan atas sesuatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , termasuk putusan Mahkamah Agung .
Tenggang Mengajukan Grasi
a)      Tenggang waktu mengajukan permohonan grasi , adalah 14 hari , terhitung mulai hari berikut, hari keputusan menjadi tetap .
b)      Empat belas (14) hari setelah putusan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung diberitahukan kepada Tepidana .
c)      Tiga Puluh (30) hari terhitung hari berikutnya , hari keputusan tidak dapat diubah lagi, dalam hal hukuman mati .
BAB VI
PRAPERADILAN-GANTI KERUGIAN-REHABILITASI
A. Praperadilan
1. Pengertian
            Praperadilan, dalam istilah hukum Indonesia, adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang:
• Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atau permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka;
• Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
• Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
            Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa persoalan praperadilan telah menjadi wewenang pengadilan negeri selain memeriksa dan memutuskan perkara pidana dan perdata. Persoalan praperadilan ini menjadi bagian dari tugas dan wewenang Pengadilan Negeri yang tidak boleh ditangani oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan lain.

2. Permohonan Praperadilan
Menurut pasal 79 KUHAP, yang berhak memohonkan permintaan praperadilan, tentang sah atau tudaknya suatu Penangkapan atau penahanan kepada Pengadilan Negeri , adalah :
a)      Tersangka
b)      Keluarga dari tersangka
c)      Kuasanya


3. Acara Pemeriksaan Sidang Praperadilan
Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera (pasal 78 ayat [2] KUHAP).

Acara pemeriksaan praperadilan dijelaskan dalam pasal 82 ayat (1) KUHAP yaitu sebagai berikut:

a.       dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
b.      dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dan tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang;
c.       pemeriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
d.      dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;
e.       putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

B. Ganti Kerugian

1. Pengertian

            Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

2. Yang berhak Mengajukan Tuntutan Ganti Kerugian

            Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.

3. Alasan Mengajukan Tuntutan Ganti Kerugian

            Alasan untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian, adalah tersangka/terdakwa/terpidana telah ditangkap,dutahan,dituntut atau fikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang .

4. Tenggang waktu Mengajukan Tuntutan Ganti Kerugian

            Tuntutan ganti kerugian hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3(tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

5. Besarnya Ganti Kerugian

Menurut pasal 9 PPRI No. 27/1983, besarnya ganti kerugian itu adalah sebagai berikut :
a)      Ganti Kerugian adalah verupa imbalan serendah-rendahnya Rp 5.000 dan setinggi-tingginya Rp 1.000.000.
b)      Apabila penangkapan,penahanan dan tindakan lain itu mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat , sehingga tidak dapat melakukan pekerjaanya atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp 3.000.000.
C. Rehablitasi

1. Pengertian

            Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini.

D. Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian

Penetapkan penggabungan perkara perdata tentang tuntutan ganti kerugian.

1. Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Pasal 98 ayat (1).

2. Permintaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. Pasal 98 ayat (2).

Kewenangan pengadilan negeri untuk mengadili gugatan perdata perkara gabungan.

1. Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaima- na dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut. Pasal 99 ayat (1).

2. Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantiuan biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Pasal 99 ayat (2).

3. Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap. Pasal 99 ayat (3).

Penggabungan dalam pemeriksaan tingkat banding.

1. Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding. Pasal 100 ayat (1).

2. Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan. Pasal 100 ayat (2).

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar